FOLDERSOAL.COM - Selamat Pagi..Siang..Malam.. Masih Semangat kan?? Selamat tiba di Situs saya yg paling semangat untuk menyebarkan soal-soal terlengkap di internet. Jangan Lupa untuk memberitahu sahabat-sahabat kalian ya perihal keberadaan situs FOLDERSOAL.COM jikalau kalian terbantu dengan Maknakel yg dimuat pada situs saya. Belum ketemu juga soalnya? Klik icon Pencarian di sebelah kanan atas pada situs ini , ketik disitu ya.. Masih belum ketemu?? tinggalkan komentar untuk request xxx.. saya dengan bahagia hati mendapatkan referensi soal-soal terbaru. Jangan lupa Berbagi ke Lainnya! Udahan ah intronya xxx
A. Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Memahami keberadaan derah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan , yg pertama kali dibuat adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yg bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian kekal , dan keadilan sosial.
Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yg berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yg kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan perihal keberadaan kawasan dam Pemerintahan Daerah.
Silahkan kau buku Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ! Intisari dari pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kawasan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota , yg tiap-tiap provinsi , kabupaten , dan kota itu memiliki pemerintahan kawasan , yg diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)]
2. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan [Pasal 18 (2)] anggota DPRD dipilih melalui pemilu[Pasal 18 (3)]
3. Gubernur , Bupati , dan Walikota masing-masing sebagai kepala kawasan provinsi , kabupaten dan kota dipilih setrik demokratis (UUD NRI 1945 pasal 18 ayat (4).
4. Kepala kawasan dan wakil kepala kawasan dipilih dalam satu pasangan calon yg dilaksanakan setrik demokratis berdasarkan asas eksklusif , umum , bebas , diam-diam , jujur , dan adil (UU RI No.32/2004 pasal 56 ayat (5).
5. Berhak memutuskan peraturan kawasan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan kiprah pembantuan [Pasal 18 (6)]
Berdasarkan isi pasal 18 di atas sanggup kita sarikan sebagai berikut.
1. Adanya pembagian kawasan otonom yg bersifat berjenjang (Provinsi dan Kabupaten/ kota;
2. Daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan;
3. Setrik eksplisit tidak disinggung mengenai asas dekonsentrasi;
4. Pemerintah kawasan otonom memiliki DPRD yg anggota-anggotanya dipilih setrik demokratis;
5. Kepala kawasan dipilih setrik demokratis;
6. Pemerintah kawasan menjalankan otonomi seluas-luasnya , kecuali urusan pemerintahan yg oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Pemberian otonomi yg seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan , pemberdayaan , dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas , dalam lingkungan strategis globalisasi , Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi , pemerataan , keadilan , keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yg seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh lantaran itu , seluas apa pun otonomi yg diberikan kepada Daerah , tanggung jawab selesai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bakal tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu , kebijakan yg dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan kepingan integral dari kebijakan nasional. PemPerbedaan adalah terletak pada gimana memanfaatkan kearifan , potensi , penemuan , daya saing , dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yg pada gilirannya bakal mendukung pencapaian tujuan nasional setrik keseluruhan.
Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yg memiliki otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memperlihatkan ruang yg lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan Musti memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah Saat membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian bakal tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yg sinergis dan tetap memperhatikan kondisi , kekhasan , dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan setrik keseluruhan.
Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat aturan yg diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yg diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala kawasan dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yg diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yg ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. supaya pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yg menjadi tanggung jawab menteri tersebut yg sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden yaitu kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan supaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. supaya tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah , kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma , standar , mekanisme , dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan ajaran bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yg diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yg dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yg bersifat teknis , sedangkan Kementerian melaksanakan training dan pengawasan yg bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu membuat harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setrik keseluruhan.
Terkait otonomi kawasan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 jo UUNo 2 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 perihal Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut dinyatakan otonomi daerah adalah hak , wewenang , dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia , sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan tubuh legislatif kawasan berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia segimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berkaitan dengan pemerintah kawasan ada beberapa konsep yg perlu kita ketahui diantaranya:
1) Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yg memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yg dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri segimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan tubuh legislatif kawasan berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia segimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan kawasan otonom
4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yg selanjutnya disingkat DPRD yaitu lembaga perwakilan rakyat kawasan yg berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Di kawasan ada 2 jenis DPRD yakni DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD provinsi. DPRD kabupaten/kota memiliki kiprah dan wewenang: a) membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota; b) membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yg diajukan oleh bupati/wali kota; c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota; d) menentukan bupati/wali kota; e) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan ratifikasi pengangkatan dan pemberhentian. f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap planning perjanjian international di Daerah; g) memperlihatkan persetujuan terhadap planning kolaborasi internasional yg dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
5) Sedangkan DPRD provinsi memiliki kiprah dan wewenang: a) membentuk Perda Provinsi bersama gubernur; b) membahas dan memberikan persetujuan Rancangan; Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yg diajukan oleh gubernur; c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi; d) menentukan gubernur; e) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian; f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap planning perjanjian internasional di Daerah provinsi; g) memperlihatkan persetujuan terhadap planning kolaborasi internasional yg dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi; h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; i) memperlihatkan persetujuan terhadap planning kolaborasi dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yg membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan j) melaksanakan tugas dan wewenang lain yg diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yg menjadi kewenangan Presiden yg pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi , melayani , memberdayakan , dan menyejahterakan masyarakat.
7) Otonomi Daerah adalah hak , wewenang , dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
9) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
10) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat , kepada instansi vertikal di wilayah tertentu , dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
11) Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yg mengurus Urusan Pemerintahan yg tidak diserahkan kepada kawasan otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
12) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada kawasan otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah provinsi.
13) Daerah Otonom yg selanjutnya disebut Daerah yaitu kesatuan masyarakat aturan yg memiliki batas-batas wilayah yg berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14) Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
15) Urusan Pemerintahan Musti/wajib adalah Urusan Pemerintahan yg Musti/wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16) Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu Urusan Pemerintahan yg Musti/wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yg dimiliki Daerah.
17) Pelayanan Dasar yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
18) Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yg merupakan Urusan Pemerintahan Musti/wajib yg berhak diperoleh setiap warga negara setrik minimal.
19) Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yg selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yg digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
20) Daerah Provinsi yg Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yg memiliki karakteristik setrik geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yg di dalamnya terdapat pulau-pulau yg membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
21) Pembentukan Daerah yaitu penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.
22) Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yg bersanding yg dipersiapkan untuk dibuat menjadi Daerah baru.
23) Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yg bakal menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yg bakal menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.
24) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala kawasan dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah.
25) Kecamatan atau yg disebut dengan nama lain yaitu bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yg dipimpin oleh camat.
26) Peraturan Daerah yg selanjutnya disebut Perda atau yg disebut dengan nama lain yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
27) Peraturan Kepala Daerah yg selanjutnya disebut Perkada yaitu peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
28) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yg selanjutnya disingkat RPJPD yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
29) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yg selanjutnya disingkat RPJMD yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yg selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemda yg selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yg adil , proporsional , demokratis , transparan , dan bertanggung jawab.
32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yg selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yg ditetapkan dengan undang-undang.
33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yg selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yg ditetapkan dengan Perda.
34) Kebijakan Umum APBD yg selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yg memuat kebijakan bidang pendapatan , belanja , dan pembiayaan serta asumsi yg mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
35) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yg selanjutnya disingkat PPAS yaitu aktivitas prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yg diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
36) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yg diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yg bersangkutan.
37) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yg diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yg bersangkutan.
38) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yg bakal diterima kembali , baik pada tahun anggaran yg bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
39) Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yg mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yg bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
40) Barang Milik Daerah yaitu semua barang yg dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yg sah.
41) Badan Usaha Milik Daerah yg selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yg seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
42) PMaknasipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi , pemikiran , dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
43) Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yg ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yg bersifat khusus bagi kepentingan nasional yg diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
44) Desa yaitu desa dan desa etika atau yg disebut dengan nama lain , selanjutnya disebut Desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yg berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan , kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul , dan/atau hak tradisional yg diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
45) Menteri adalah menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
46) Kementerian adalah kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
47) Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian , unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian , inspektorat provinsi , dan inspektorat kabupaten/kota.
48) Dana Alokasi Umum yg selanjutnya disingkat DAU adalah dana yg bersumber dari pendapatan APBN yg dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
49) Dana Alokasi Khusus yg selanjutnya disingkat DAK adalah dana yg bersumber dari pendapatan APBN yg dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yg merupakan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah.
50) Dana Bagi Hasil yg selanjutnya disingkat DBH yaitu dana yg bersumber dari pendapatan tertentu APBN yg dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Karakteristik Daerah Tempat Tinggalnya Sebagai Bagian Utuh Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Apakah Kamu ingin tahu karakteristik kawasan tempat tinggalmu. Berikut admin berikan link karakteristik masing-masing propinsi di Indonesia.
1. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yg beribukota di Kota Banda Aceh. https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara yg beribukota di Kota Medan https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara
3. Provinsi Sumatera Barat yg beribukota di Kota Padang https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
4. Provinsi Riau yg beribukota di Kota Pekan Baru https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
5. Provinsi Kepulauan Riau yg beribukota di Kota Tanjung Pinang https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
6. Provinsi Jambi yg beribukota di Kota Jambi https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi
7. Provinsi Sumatera Selatan yg beribukota di Kota Palembang https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
8. Provinsi Bangka Belitung yg beribukota di Kota Pangkal Pinang https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung
9. Provinsi Bengkulu yg beribukota di Kota Bengkulu https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu
10. Provinsi Lampung yg beribukota di Kota Bandar Lampung https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
11. Provinsi DKI Jakarta yg beribukota di Kota Jakarta https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
13. Provinsi Banten yg beribukota di Kota Serang https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
14. Provinsi Jawa Tengah yg beribukota di Kota Semarang https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
15. Provinsi Daerah spesial Yogyakarta yg beribukota di Kota Yogyakarta https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
17. Provinsi Bali yg beribukota di Kota Denpasar https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat yg beribukota di Kota Mataram https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur yg beribukota di Kota Kupang https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
20. Provinsi Kalimantan Barat yg beribukota di Kota Pontianak https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat
21. Provinsi Kalimantan Tengah yg beribukota di Kota Palangkaraya https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah
22. Provinsi Kalimantan Selatan yg beribukota di Kota Banjarmasin https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
23. Provinsi Kalimantan Timur yg beribukota di Kota Samarinda https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
24. Provinsi Kalimantan Utara yg beribukota di Kota Tanjung Selor https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara
25. Provinsi Sulawesi Utara yg beribukota di Kota Manado https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Utara
26. Provinsi Sulawesi Barat yg beribukota di Kota Mamuju https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
27. Provinsi Sulawesi Tengah yg beribukota di Kota Palu https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
28. Provinsi Sulawesi Tenggara yg beribukota di Kota Kendari https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tenggara
29. Provinsi Sulawesi Selatan yg beribukota di Kota Makassar https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
30. Provinsi Gorontalo yg beribukota di Kota Gorontalo https://id.wikipedia.org/wiki/Gorontalo
31. Provinsi Maluku yg beribukota di Kota Ambon https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku
32. Provinsi Maluku Utara yg beribukota di Kota Ternate https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara
33. Provinsi Papua Barat yg beribukota di Kota Kota Manokwari https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Barat
34. Provinsi Papua yg beribukota di Kota Jayapura https://id.wikipedia.org/wiki/Papua
Lebih spesifik Kamu bisa mencari karakteristik kawasan kabupaten tempat tinggalmu dengan trik masukan alamat website https://id.wikipedia.org/wiki/NamaDaerah , dengan terlebih dahulu Mengubah Nama Daearah dengan nama kabupaten yg bakal kau cari ibarat contoh berikut https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pandeglang. Semoga berhasil.
B. Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
1 Peran Daerah dalam Perjuangan Kemerdekaan
Kondisi kemiskinan , penderitaan dan keterbelakangan bangsa Indonesia tanggapan penjajahan telah mendorong dan melahirkan putra-putri kawasan dari Sabang hingga Merauke untuk memperjuangkan dan mengembalikan kemerdekaan melalui pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Untuk mengabadikan semangat usaha putra-putri bangsa , pemerintah telah memutuskan para pejuang sebagai pendekar bangsa ibarat Sultan Iskandar Muda , Tjut Nyak Dien (Aceh) , Si Singa Mangaraja (Batak- Sumatra Utara) , Imam Bonjol (Minangkabau-Sumatra Barat) , Sultan Ageng Tirtayasa (Banten) , Sultan Agung (Jawa Tengah) , Untung Suropati (Jawa Timur) , Jalantik (Bali) , Anak Agung Gede (lombok) , Pangeran Antasari (Kalimantan) , Sultan Hasanudin (Makasar Sulawesi Selatan) , Pattimura (Ambon- Maluku) dan sebagainya.
Perjuangan dan pemberontakan putra-putri kawasan untuk mengusir penjajah di atas mengalami kegagalan , namun semangatnya tidak pernah padam ibarat maksud peribahasa “Patah tumbuh hilang berganti ; Mati satu tumbuh seribu”. Ditilik dari sisi ketahanan nasional , kegagalan usaha tersebut disebabkan oleh kombinasi dari faktor-faktor berikut :
1. Pemerintah kolonial menerapkan politik pemecah-belahan terhadap rakyat (devide et impera)
2. Perjuangan dan pemberontakan bersifat kedaerahan atau lokal sehingga Mudah dipatahkan oleh pemerintah kolonial
3. Para pejuang kalah dalam sistem persenjataan baik sistem senjata tehnologi/fisik (SISTEK) maupun sistem senjata sosial/psikologi (SISSOS).
4. Pemerintah kolonial melaksanakan tipu kebijaksanaan kancil (politicking ; politik curang) melalui janji-janji negosiasi tetapi justru dipakai untuk menjerat dan menangkap para pejuang
Kegagalan usaha putra-putri kawasan tersebut telah mengilhami adanya pemikiran gres dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur nonfisik yg dipelopori oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ide dasar Budi Utomo yaitu memajukan bangsa dan menumbuhkan semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan sehingga bangsa Indonesia bisa mengurus negara yg merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya aneka macam organisasi politik ibarat Sarikat Islam , NU , Muhammadiyah , PNI , Parkindo dan sebagainya. Perjuangan baru/nonfisik yg dirintis Budi Utomo tersebut selanjutnya dikenang dan diabadikan sebagai Angkatan 08 Atau Angkatan Perintis , yg setiap tahun diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional.
Berdirinya organisasi sosial politik pasca Budi Utomo meskipun azasnya berbeda-beda , namun seluruhnya memiliki tujuan dan tekad yg sama yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Perwujudan rasa persatuan dan kesatuan sebangsa setanah air mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda yg menghasilkan Ikrar Pemuda atau Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda yg merupakan upaya mempersatukan perjaka dari aneka macam kawasan menghasilkan keputusan penting bagi kelanjutan usaha dan berdirinya NKRI segimana yg dinikmati bangsa Indonesia kini ini. Keputusan dikenal dengan Sumpah Pemuda yg berisi pernyataan : Kami Putra-Putri Indonesia , mengaku :
1. Bertumpah darah yg satu tanah (air) Indonesia
2. Berbangsa satu bangsa Indonesia
3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia
Pada Saat itu pula , untuk pertama kali dikumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman , yg selanjutnya ditetapkan sebagai Lagu Kebangsaan Indonesia
Kongres Pemuda 28/10/’28 dalam aturan dan ketata negaraan Indonesia memiliki kedudukan yg sangat penting dan sebagai tonggak usaha strategis dalam mewujudkan Integrasi Nasional sehingga Sumpah Pemuda memiliki kekuatan yg mengikat bagi segenap komponen bangsa untuk mempertahankan dan mengamankannya selama mungkin. Jika dicermati setrik teliti dan hati-hati , maka inti Kongres Pemuda yaitu tuntutan Indonesia merdeka , berparlemen dan berpemrintahan sendiri. Untuk mengenang sumpah perjaka tersebut maka tonggak sejarah tersebut dinamakan Angkatan Penegas Atau Angkatan 28.
Kedatangan Jepang pada tahun 1942 , yg pada awalnya dianggap sebagai saudara renta dan juru selamat , ternyata yg terjadi justru sebaliknya. Pemerintah dan tentara Jepang bertindak kejam , bengis dan keji terhadap rakyat Indonesia. Sekali lagi bangsa Indonesia dimatangkan oleh sejarah , di mana penjajahan selalu mengakibatkan kehidupan bangsa menjadi tertindas , menderita , sengsara , miskin , gulung tikar , ndeso dan dinistakan. Belajar dari pengalaman dijajah Belanda dan Jepang tersebut maka semangat dan tekad bangsa Indonesia semakin mengkristal sehingga pemberontakan terjadi di aneka macam kawasan , ibarat pemberontakan PETA di Tasikmalaya dan Blitar. Kedatangan Jepang semakin memantapkan nasionalitas dan nasionalisme bangsa , serta usaha fisik dan nonfisik untuk menyiapkan aneka macam perangkat menuju Indonesia merdeka. Dengan berakhirnya perang dunia II , Jepang mengalami kekalahan besar dan takluk kepada sekutu sehingga Indonesia mengalami kevakuman pemerintahan. Kondisi ini segera dimanfaatkan oleh Ir Soekarno (Bung Karno) dan Drs. Muhammad Hatta (Bung Hatta) , untuk memproklamasikan kenerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
TUGAS PROYEK!
BERZIARAHLAH KE MAKAM PAHLAWAN yg ADA DI DAERAH KAMU? KEMUDIAN BUAT SEJARAH SINGKAT Keliru SATU PAHLAWAN DAERAH yg ADA DI DAERAHMU
2. Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Saat Ini
Masih ingat Kamu bakal unsure-unsur negara yag menjadi syarat berdiri suatu Negara? Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yg diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di Kota Montevideo , bahwa suatu negara Musti memiliki unsur-unsur : a) penduduk yg tetap , b) wilayah/daearah tertentu , c) pemerintah , dan d) kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Sedangkan Oppenheim-Lauterpacht berpandangan bahwa unsur-unsur pembentuk (unsur konstitutif ) negara yaitu a) Musti ada rakyat , b) Musti kawasan (wilayah) , dan c) pemerintah yg berdaulat. Selain unsur tersebut ada unsur lain yaitu adanya legalisasi oleh negara lain sebagai unsur deklaratif .
Terbentuknya suatu negara bakal didahului oleh terbentuknya suatu daerah. Oleh lantaran itu , terdapat suatu keterkaitan yg dekat antara Negara dan Daerah. Berdasarkan hal tersebut , maka kedudukan kawasan yaitu sebagai cikal bakal bagi terbentuknya Negara sekaligus sebagai satuan territorial dan satuan pemerintahan yg terbawah , termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kenyataan yg terjadi yaitu , pengaturan dalam Konstitusi hanya membagi NKRI yg terbagi atas kawasan provinsi dan kabupaten/kota , sedangkan didalam pemerintahan kabupaten/kota terdapat pemerintahan desa. Hal tersebut membuat kedudukan desa dalam NKRI menjadi tidak jelas.
Bukti bahwa kedudukan kawasan yaitu sebagai cikal bakal bagi terbentuknya Negara yaitu Saat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yg memutuskan pembagian wilayah pemerintaan Republik Indonesia di kawasan dalam susunan teritorial yg terdiri dari Provinsi , Keresidenan , Kotapraja (Swapraja) , dan Kota (Gemeente) sebagai berikut: 1) Daerah Republik Indonesia dibagi atas 8 (delapan) Provinsi , yaitu; Jawa Barat , Jawa Tengah , Jawa Timur , Sumatera , Kalimantan , Sulawesi , Maluku , dan Sunda Kecil; 2) Provinsi dibagi kedalam Keresidenan-keresidenan; 3) Kedudukan Kooti dan Kota diteruskan sesuai keadaan Saat itu. Adapun pembagian wilayah Negara Republik Indonesia Saat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yakni 1) Propinsi; 2) Kabupaten/Kota (administrative) , 3) Kecamatan dan 4) Desa.
Kemajuan kawasan kuat postif bagi kemajuan bangsa. Itulah sebabnya melalui Undang Undang Pemda , negara menerapkan asas desentralisasi dan otonomi kepada daerah. Pemberian desentralisasi dan otonomi kepada kawasan , memungkinkan setiap daerah untuk berkembangnya keberagaman daerah sesuai dengan potensi , budaya dan kekayaan yg dimiliki daerah masing-masing yg berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yg ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan kesehatan , pendidikan dan pendapatan masyarakat.
supaya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi kawasan ini berhasil dengan baik , selanjutnya Litvack & Seddon (dalam Wasistono 2002:19) diharapkan adanya lima kondisi , yaitu:
1. Kerangka kerja desentralisasi Musti memperlihatkan kaitan antara pembiayaan lokal dan kewenangan fiskal dengan fungsi dan tanggungjawab pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah.
2. Masyarakat setempat diberi informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan biaya pelayanan serta sumber-sumbernya , dengan cita-cita keputusan yg diambil oleh Pemda menjadi lebih bermakna.
3. Masyarakat memerlukan mekanisme yg terperinci untuk memberikan pandangannya sebagai upaya mendorong pMaknasipasinya
4. Musti ada sistem akuntabilitas yg berbasis publik dan informasi yg tranparan yg memungkinkan masyarakat memonitor kinerja Pemerintah Daerah
5. Musti didesain instrumen desentralisasi ibarat kerangka kerja institusional , struktur tanggungjawab pemberian pelayanan dan sistem fiskal antara pemerintah.
Masih Belum Menemukan apa yg kalian cari?? Klik Icon Pencarian di sebelah kanan atas website ini.
Jangan lupa Sharing FOLDERSOAL.COM ke sobat , teman atau keluarga anda untuk informasi mengenai soal apa aja.. atau kalian juga bisa mengirimkan kritik atau saran ataupun request soal-soal yg belum tersedia pada situs ini pada kontak yg telah disediakan pada website ini ya. Jangan Lupa Bahagia!! Good Luck!
Maknakel kali ini dilansir dari http://foldersoal.com
0 Response to "Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia - Soal Dan Pembahasan Un | Uambn Uasbn Unbk"